Bimtek dan Diklat Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Desa

Bimtek dan Diklat Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Desa

Bimtek dan Diklat Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Desa – Salah satu semangat lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Salah satu indikator Desa kuat, maju, mandiri dan demokratis adalah Desa yang tertib administrasi dan kualitas pelayanannya dengan cepat, tepat dan akurat. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa telah ditetapkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang diharapkan mampu mewujudkan tertib administrasi yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Namun pada kenyataannya, manajemen administrasi di desa masih ditemui banyak permasalahan diantaranya belum tertibnya administrasi pemerintahan desa.

Saat ini, Desa diberi kewenangan mengatur dan mengurus dirinya sendiri (otonomi desa) dan diberi alokasi anggaran yang relatif besar, otomatis masyarakat akan mengamati dan menuntut pelayanan Pemerintah Desa terhadap masyarakat. Kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa terhadap masyarakat masih belum cukup memadai, kurang transparan, masih lambat dan belum akurat. Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa, Pemerintah menetapkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Pemendagri tersebut mengatur standar pelayanan minimal yang diberikan Desa terhadap masyarakat, yang menuntut adanya percepatan, kemudahan, efektivitas dan keterbukaan pelayanan serta mendorong adanya peran serta masyarakat dalam mengontrol kinerja Pemerintah Desa.

Berkenaan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu adanya suatu upaya peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur desa serta penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang mudah dan tepat guna, kami dari Lembaga Kajian Nasional menawarkan Pelatihan : “Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa” yang akan di laksanakan pada

Jadwal selanjutnya, silahkan lihat  dibawah ini

JADWAL BIMTEK DAN DIKLAT

Jadwal Bimtek dan Diklat

 

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000.-(Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Pelatihan Online Via Zoom Meetings Biaya Sebesar: Rp.2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / Peserta Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering) (Bagi yang Menginap) 3. Seminar Kit 4. Tas 5. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 6. Sertifikat Pelatihan 7. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 1. Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, (Syarat & Ketentuan Berlaku) 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Telp. / Fax. : ( 021 ) 22443223 Konf HP : 0822 6968 6987 WA : 0822 6968 6987 Email : lknizan11@gmail.com

Info Bimtek, Info Diklat, Info Bimtek dan Diklat, Info Bimtek Keuangan, Info Bimtek Aset Daerah, Info Bimtek Kepegegawaian, Info Bimtek Kesehatan, Info Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa, Info Bimtek DPRD, Info Bimtek Pemerintahan, Info Bimtek Kearsipan, Info Bimtek Terbaru, Info Diklat Terbaru, Info Bimtek Terbaik, Info Bimtek Desa, Info Bimtek Kehumasan, Info Bimtek Nasional, Info Bimtek Perpajakan.

Bimtek Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa