Bimtek dan Diklat PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP

Bimtek dan Diklat PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP

Dalam PP ini disebutkan, untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten kota dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. “Penciptaan  Satpol PP ditetapkan melalui Perda provinsi dan Perda kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 2 ayat (2) PP ini.

Menurut Peraturan Pemerintah ini, Satpol PP provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab terhadap gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Satpol PP kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap bupati/wali kota melalui sekda kabupaten/kota.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, menurut PP ini, Satpol PP berhak:

• Melaksanakan tindakan penertiban nonyudisial terhadap warga masyarakat, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
• Menangani warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu kenyamanan umum dan ketenteraman masyarakat;
• Melakukan kegiatan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang secara tidak langsung melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
• Melakukan kegiatan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang membuat pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

“Dalam melaksanakan kegiatan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemda, dapat berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan pengadilan yang ada di daerah provinsi/kabupaten/kota,” bunyi Pasal 8 ayat (2) PP ini.

Bimtek PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol Pamong Praja

“Pegawai negeri sipil Satpol PP wajib:

1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan kode etik serta nilai agama dan budi pekerti ;
3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif; dan
4. Melakukan pembaharuan teknis operasional,” bunyi Pasal 21 PP ini.

Mengenai hak pegawai negeri sipil Satpol PP, menurut PP ini meliputi:

1. perlindungan kesehatan, perlindungan kecelakaan kerja, perlindungan kematian dan bantuan hukum sesuai keteeapan peraturan perundang-undangan;
2. Pengembangan kompetensi, keahlian, dan karir; dan
3. Hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pendanaan pemenuhan hak PNS Satpol PP, penyediaan prasarana dan sarana paling tidak Satpol PP, dan pembinaan teknis operasional Satpol PP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota,” bunyi Pasal 26 PP ini.

Dengan ini kami akan menyelenggarakan bimtek dan diklat dengan tema “Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja”. Akan dilaksanakan pada : Yang akan di selanggarakan pada

Jadwal Bimtek dan Diklat

 

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000.-(Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering) (Bagi yang Menginap) 3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 1. City Tour Peserta (Peserta Wajib Konfirmasi) 2. Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) 3. Syarat & Ketentuan Berlaku 4. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, (Syarat & Ketentuan Berlaku) 5. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Telp. / Fax. : ( 021 ) 22443223 Konf HP : 0822 4695 1221 WA : 0822 6968 6987 Email : lknizan11@gmail.com

Bimtek dan Diklat PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP