Kategori: Diklat Perpajakan

Bimtek dan Diklat Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Elektronik Spt Bagi Instansi Pemerintah

Bimtek dan Diklat Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Elektronik Spt Bagi Instansi Pemerintah Tentunya calon peserta bimtek perpajakan sudah mengetahui apa e-SPT itu… ? bagaimana cara pengisian dan pelaporannya, namun kerap kali terjadi kesalahan karena sebagian orang belum mengetahui tata cara pengisian dan pelaporan elektronik SPT itu sendiri. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan telah membuat […]

Bimtek dan Diklat Perpajakan Berbasis Elektronik Bendahara Pemerintah

Bimtek dan Diklat Perpajakan Berbasis Elektronik Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah Tahun 2016 merupakan tahun penyetoran dan pelaporan berbasis elektronik, seperti diwajibkannya penyetoran pajak secara elektronik (billing system) terkait berlakunya MPN G2. sangat penting bagi Bendahara Pemerintah untuk memahami billing system jilid II yang diberlakukan DJP mengingat penyetoran manual akan segera ditutup. Tugas terakhir Bendahara Pemerintah setelah […]

Bimtek dan Diklat Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah

Bimtek dan Diklat Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah Perpajakan berasal dari kata “pajak”. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan Undang – Undang (Oleh karena itu bisa dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak Bendahara Pemerintah adalah pajak yang dipotong dan dipungut oleh bendahara intansi pemerintah dari transaksi belanja barang/modal, jasa […]

Bimtek dan Diklat Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Bimtek dan Diklat Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah otonom (daerah) yang terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa […]

Sosialisasi Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah

Sosialisasi Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah Pajak Bendahara Pemerintah adalah pajak yang dipotong dan dipungut oleh bendahara intansi pemerintah dari transaksi belanja barang/modal, jasa serta belanja pegawai yang sumber dananya berasal dari dana APBN dan APBD. Besides that, Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma – norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa collective untuk mencapai […]

Seminar Pajak Berbasis Elektronik Bendahara Pemerintah Pusat

Seminar Pajak Berbasis Elektronik Bendahara Pemerintah Pusat Tahun 2016 merupakan tahun penyetoran dan pelaporan berbasis elektronik, seperti diwajibkannya penyetoran pajak secara elektronik terkait berlakunya MPN G2. Oleh karena itu sangat penting bagi Bendahara Pemerintah untuk memahami billing system jilid II yang diberlakukan DJP mengingat penyetoran manual akan segera ditutup, semetara tugas terakhir Bendahara Pemerintah setelah […]

Bimtek Pedoman Pemungutan Pph Pasal 22 Bagi Bendahara Pemerintah Dan Bumn Bulan Desember

Bimtek Pedoman Pemungutan PPh Pasal 22 Bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN Dalam rangka kepastian hukum dalam pemungutan PPh pasal 22 bagi Bendahara pemerintah dan BUMN, pemerintah menerbitkan PMK-175/PMK.011/2013. PMK tersebut menjadi pedoman baru bagi bendahara pemerintah dan BUMN dalam melaksanakan pemungutan PPH pasal 22 yang diberlakukan mulai 5 Januari 2014. Terkait pemotongan dan PPh pasal […]

Bimtek dan Diklat Pedoman Pemungutan Pph Pasal 22 Bagi Bendahara Pemerintah

Bimtek dan Diklat Pedoman Pemungutan PPh Pasal 22 bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN Berdasarkan Undang-Undang pajak penghasilan pasal 22 No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berhubungan dengan kegiatan perdagangan barang. Umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap […]

Bimtek dan Diklat Perpajakan Mengenai Mekanisme Pendataan Dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan

Bimtek dan Diklat Perpajakan mengenai Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan (PBB) Berdasarkan Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Derah dan Retibusi Daerah serta Perda Kota / Dati II. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak kebendaan atas bumi dan/atau bangunan yang dikenakan terhadap subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan […]

Pelatihan Pajak Bendahara Pemerintah

Pelatihan Pajak Bendahara Pemerintah Perpajakan berasal dari kata pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan UU dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. ini ada beberapa materi – materi terkait pajak yang akan di published untuk calon peserta bimtek pajak, contohnya untuk artikel ini adalah materi mengenai Bimbingan Teknis atau Pelatihan Pajak […]