Diklat Tanggungjawab Bendahara Pengeluaran Dan Penerimaan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Diklat Tanggungjawab Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggungjawab bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. Menyatakan bahwa guna memberikan pedoman bagi Bendahara dalam melaksanakan tugasnya. Maka perlu mengatur mengenai kedudukan dan tanggungjawab Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara. Tugas dan Tanggungjawab bendahara keuangan sangat mempengaruhi tata kelola keuangan pemerintah daerah, maka kami akan mengadakan Diklat Tanggungjawab Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan serta mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara. While, Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan serta mempertanggung jawabkan uang pendapatan negara. Bendahara pengeluaran dan bendara penerimaan merupakan pejabat perbendaharaan yang secara fungsional bertanggungjawab kepada kuasa BUN (bendahara umum negara) dan secara pribadi bertanggungjawab atas seluruh uang atau surat berharga yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Seperti yang kita ketahui bahwa bendahara keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah,terutama  dalam mendukung dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan beribawa. Untuk itu diperlukan kompetensi yang memadai, baik dalam hal mekanisme pembayaran maupun pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besides that untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam kepemerintahan yang jujur, bersih dan baik. So that akan menyelenggarakan bimtek dan pelatihan nasional dengan tema ” Diklat Tugas dan Tanggungjawab Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implementasi Anggaran Keuangan Berbasis Kinerja dalam Membangun Akuntabilitas Administrasi Keuangan Daerah“. Kegiatan Diklat tersebut akan dilangsungkan pada :

Jadwal selanjutnya, silahkan lihat dibawah ini :

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000.-(Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Pelatihan Online Via Zoom Meetings Biaya Sebesar: Rp.2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / Peserta Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering) (Bagi yang Menginap) 3. Seminar Kit 4. Tas 5. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 6. Sertifikat Pelatihan 7. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 1. Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, (Syarat & Ketentuan Berlaku) 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Telp. / Fax. : ( 021 ) 22443223 Konf HP : 0822 6968 6987 WA : 0822 6968 6987 Email : lknizan11@gmail.com

Diklat Tanggungjawab Bendahara Pengeluaran Dan Penerimaan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah