Kategori: Diklat Aset Daerah

Bimtek dan Diklat Reviu Barang Milik Daerah

Bimtek dan Diklat Reviu Barang Milik Daerah Bimtek dan Diklat Reviu Barang Milik Daerah – Perancangankeinginan Barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan. Perancangan kebutuhan Barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD. Dalam pengusulan pengadaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiativ) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana […]

Bimtek dan Diklat Penyusunan LPPD

Bimtek dan Diklat Penyusunan LPPD Bimtek dan Diklat Penyusunan LPPD – Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Ditegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Kepada Menteri Dalam Negeri. Melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota. Info […]

Bimtek dan Diklat Strategi Pengelolaan BMD

Bimtek dan Diklat Strategi Pengelolaan BMD Bimtek dan Diklat Strategi Pengelolaan BMD – Dalam rangka mendukung prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah daerah didukung oleh perangkat perundang-undangan yang secara lansung menjadi acuan dan kekuatan hukum pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah. Info Bimtek dan Diklat Dimulai dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, […]

Bimtek dan Diklat Penatausahaan BMN/D

Bimtek dan Diklat Penatausahaan BMN/D Bimtek dan Diklat Penatausahaan BMN/D – Barang milik daerah yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan aset daerah mencakup lingkup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. […]

Bimtek dan Diklat Pengelolaan Aset

Bimtek dan Diklat Pengelolaan Aset Bimtek dan Diklat Pengelolaan Aset – Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang negara / regional (BMN / D) untuk memenuhi kebutuhan dan praktik yang berkembang dalam pengelolaan BMN / D. Mengatur, antara lain, mendorong investasi dalam mempercepat penyediaan infrastruktur, menyederhanakan birokrasi dalam pelaksanaan tata kelola yang baik […]