Kategori: Diklat Keuangan

Bimtek dan Diklat Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara

Bimtek dan Diklat Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya. Definisi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) adalah standar professional yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang digunakan oleh akuntan dalam melakukan pemeriksaan atas entitas Pemerintah yang mengelola keuangan negara. Oleh karena itu standar ini merupakan standar professional […]

Bimtek dan Diklat Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020

Bimtek dan Diklat Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 Seperti yang diketahui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan daerah, bahwa perlu menetapkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terbaru Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran […]

Bimtek Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Bimtek Sistem Penglolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bimtek Sistem Pengelolaan Keuangan Blud Pengertian Blu atau kepanjangan dari BLU menurut Perpres nomor 23 tahun 2005 pasal 1. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedian barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan […]

Bimtek dan Diklat Administrasi Keuangan Bagi Pa Pptk Ppk Dan Bendahara

Bimtek Administrasi Keuangan PA PPTK PPK dan Bendahara Bimtek Administrasi Keuangan bagi PA PPTK PPK dan Bendahara Berbagai sumber mengatakan bahwa pengertian nya adalah pengelolaan yang meliputi seluruh aktifitas yang berkaitan dengan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi ataupun perusahaan tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai perundang-undangan dan produk hukum telah ditetapkan dan mengalami perbaikan untuk […]

Bimtek dan Diklat Rekonsiliasi dan Verifikasi Bendahara

Bimtek dan Diklat Rekonsiliasi dan Verifikasi Adanya dasar hukum sesuai Peraturan Menteri Keuangan No : PMK-162/PMK.05/2013 and Perdirjen Perbendaharaan No : PER-03/PB/2014. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Satuan kerja diharapkan mampu mengantisipasi in order to laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang dibuat benar dan akurat. Satuan kerja diharapkan […]

Bimtek dan Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan

Bimtek dan Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah Bimtek dan Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban […]

Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan equitas dalam pelaporan Keuangan berbasis akrual, dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Karena itu, diterbitkannya Permendagri 64/2013 […]

Bimtek dan Diklat Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Bagi Bendahara Skpd

Bimtek dan Diklat Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Bagi Bendahara Skpd Di dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran satuan kerja perangkat daerah masih banyak mengalami keterbatasan, baik itu di dalam penatausahaan keuangan daerah, tata cara menyusun neraca, laporan arus kas, dan sebagainya. di dalam pertanggung jawaban dan pengauditan BPK terjadi banyak temuan. Bendahara keuangan Satuan Kerja Perangkat […]

Bimtek dan Diklat Dana Dekonsentrasi

Bimtek dan Diklat Dana Dekonsentrasi Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Berdasarkan PP No. […]

Bimtek dan Diklat Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Bimtek dan Diklat Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Sebelum berlakunya sistem anggaran berbasis kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metode tradisional atau item line budget. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk pengeluaran dan sistem pertanggung jawabannya tidak […]